Jusuf Kalla: Kesalahan Pemerintah Megawati Menjual Aset Negara

Jakarta : Calon wakil presiden dari Partai Demokrat Jusuf Kalla bersilaturahmi dengan Pemuda Muhammadiyah Kota Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (10/8). Dia berjanji jika terpilih nanti tidak akan mengulangi kesalahan dalam mengelola negara.

Menurut Kalla, bangsa Indonesia telah mengalami dua kali kesalahan dalam proses politik ekonomi sejak merdeka. Kesalahan pertama terjadi pada era pemerintahan Orde Baru. Saat itu, pemerintah yang berkuasa terlalu menguatkan posisi konglomerat, sedangkan sebagian besar rakyat terbelenggu dalam kesulitan hidup.

Lebih lanjut Kalla mengatakan, kesalahan kedua terjadi pada era pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri. Kesalahan itu yakni pelepasan aset-aset negara kepada investor. Di antaranya divestasi saham PT Indosat [baca: Pemerintah: Divestasi Indosat Tetap Diteruskan]. Hal itu dikhawatirkan semakin membuat bangsa Indonesia terpuruk.

Karena itu, Kalla mengatakan kesalahan politik ekonomi itu tidak selayaknya terulang kembali di masa mendatang. Menurut Kalla, untuk mengurangi kesalahan tersebut seluruh komponen bangsa, termasuk umat Islam harus dilibatkan dalam sistem pembangunan bangsa.(OZI/Ajmal Rokian): 

http://news.liputan6.com/read/83795/kalla-kesalahan-pemerintah-megawati-menjual-aset-negara#sthash.eDZoImE5.Sc7m7J4W.dpuf

Ratna Sarumpaet: Jokowi Didukung Konglomerat Hitam

intelijen – Ketika semua pihak berharap rakyat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014, aktivis perempuan, yang juga penggagas Sidang Istimewa MPRS 2014, Ratna Sarumpet, justru mengajak masyarakat untuk golput.
“Rakyat Indonesia! Lawan para Penghianat Pancasia/UUD’45  dengan GOLPUT (Datang ke TPS & Coblos SEMUA),” tulis Ratna di akun Twitter  @RatnaSpaet.
Di mata Ratna Sarumpaet, sistem Pemilu 2014 yang liberal dan traksaksional tidak akan melahirkan pemimpin yang kredibel dan amanat. Selama sistem bernegara belum dikembalikan ke Pancasila/UUD’45, sepuluh presiden pun tidak akan mampu membawa Indonesia pada perubahan. “Maka aku menolak Pemilu, mendukung Golput, dan menyiapkan Sidang Istimewa MPRS 2014,” tulis Ratna di situs BP SI MPRS 2014.
Ratna Sarumpaet menegaskan, amandemen UUD45 tidak konstitusional dan tidak sah. Karena, dilakukan tanpa TAP MPR, tidak masuk dalam Lembaran Negara, dirancang demi kepentingan asing. “Amandemen UUD 45 dibiayai Asing (USAID, UNDP, NDI, British Embassy dll),” tulis Ratna.
Secara khusus, Ratna menunjuk Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai LSM pendukung Pemilu 2014 yang dibiayai asing. “GOLPUT tidak elegan? ICW didanai Asing pasti lebih suka PEMILU yg sistemnya berkhianat pada Pancasila/UUD 45,” tulis @RatnaSpaet.
Tak hanya itu, Ratna juga mengecam pencapresan Joko Widodo.  Ratna menuding Jokowi didukung konglomerat hitam. “Sama saja. Jokowi pun didukung konglomerat hitam. Semua capres sama. Jokowi pun didukung TNI ORBA pelanggar HAM,” tulis @RatnaSpaet.
“Di mataku, Jokowi tidak hanya tak beretika, tapi sekaligus tanpa karakter dan orang yang tak berkarakter bukan pilihan tepat buat Indonesia dalam kondisinya yang sangat terpuruk saat ini, terutama untuk Rakyat Kecil. Orang yang lemah dalam etika dan karakter akan dengan mudah berubah arah, mudah melalaikan sumpah dan empuk untuk ditunggangi kapitalis (lokal maupun asing),” tulis Ratna.
Di sisi lain, Ratna mengakui mendukung Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.  “Aku bangga ketika Jokowi akhirnya terpilih jadi Gubernur DKI. Mataku dan mata anak-anakku berkaca-kaca menyaksikan dia mengucapkan sumpah saat dilantik, terharu mendengarnya bersumpah atas nama Tuhan akan mengabdikan dirinya pada Jakarta. Jadi, ketika Jokowi ujug-ujug dicapreskan PDIP tanpa sedikitpun kesadaran untuk lebih dulu meminta izin dan minta maaf pada rakyat Jakarta, jangan salahkan kalau aku kontan kehilangan kepercayaan dan kebanggaanku,” tulis Ratna. 
 http://www.intelijen.co.id/ratna-sarumpaet-jokowi-didukung-konglomerat-hitam/