Translate

Sabtu, 03 Mei 2014

SEBELUM TERLAMBAT

JAKARTA – Beberapa parpol yang telah menetapkan capresnya berdasarkan hasil survei popularitas yang dilakukan berbagai lembaga survei sebaiknya mempertimbangkan dan mengoreksi ulang para capres tersebut. Sedangkan parpol maupun koalisi parpol yang belum menetapkan capresnya diharapkan tidak mengikuti langkah menetapkan capres berdasarkan survei saja.

Hal tersebut disampaikan budayawan Radhar Panca Dahana dalam perbincangannya dengan wartawan di Jakarta, Kamis (1/5). Ia beralasan, kalau tidak dikoreksi maka bangsa Indonesia kedepannya akan memiliki presiden yang salah kaprah.

”Jangan sampai karena ulah parpol yang seperti ini, Indonesia harus mencatatkan sejarah kesalahan peradabannya di masa depan nanti. Bangsa ini tentunya tidak mau menetapkan capres hanya berdasarkan survei yang seperti pemilihan Indonesia Idol. Memangnya kita mau mempunyai presiden hanya sekedar popular ? Hanya berdasarkan sms yang masuk seperti Indonesia Idol?” lontar Radhar.

Menurutnya, Pilpres lebih dari sekedar itu, kemampuan capres, track rekord, integritas, kapabilitas dan sebagainya yang harus menjadi pertimbangan utama, ini supaya Indonesia tidak mengalami kesalahan peradaban.

”Mumpung belum terlambat dan pasangan capres cawapres belum didaftarkan ke KPU, kesalahan ini masih bisa diperbaiki. Parpol seharusnya sadar bahwa Pilpres bukan hanya sekedar pertaruhan politik menang kalah, tapi juga pertaruhan masa depan bangsa ini,” tegas Radhar.

Ia pun sependapat jika parpol yang menetapkan capres hanya berdasarkan survei, maka parpol itu sesungguhnya telah dibajak oleh lembaga survei itu sendiri. Menurutnya semua yang mengabsahkan proses pemilihan kepala negara sebagai proses pemilihan yang hanya mengedepankan kemenangan dengan hanya mempertimbangkan hasil survei, harus berpikir ulang.

”Sebab masa depan bangsa ini yang menjadi taruhannya. Untuk PDIP terutama yang sudah menetapkan capres populer versi lembaga survei, mumpung belum terlambat dan belum didaftarkan secara resmi maka sebaiknya pencapresan berdasarkan popularitas dan elaktabilitas semata harus dibatalkan. Jika tidak maka bisa dikatakan PDIP akan menjadi korban pembajakan pertama dari lembaga survei,” pungkas Radhar terus terang. (ind) www.indopos.co.id

1 komentar:

  1. Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.

    BalasHapus