Jum'at, 04 September 2015 | 18:55 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Jenderal Budi Waseso, yang baru saja melepas jabatan sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, membenarkan dia pernah ditelepon Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sambungan telepon itu, Kalla meminta Budi Waseso tak memidanakan kebijakan badan usaha milik negara.
Menanggapi permintaan Kalla, Budi meminta agar Wapres tak langsung mengambil kesimpulan. "Saya bilang, ini penegakan hukum, Pak. Baru proses awal," kata Budi saat ditemui di ruangannya, Jumat, 4 September 2015.
Budi meminta Kalla membiarkan penyidikan kasus ini berjalan dan menyerahkan pengawasan kasus pada dirinya. "Saya akan awasi ini dan Bapak awasi saya," demikian Budi mengulang ucapannya pada JK.
Saat berbicara dengan JK, Budi juga meminta agar tak buru-buru menyimpulkan karena yang dia lakukan justru akan menyelamatkan keuangan negara. "Masa dibiarkan dengan alasan BUMN, mana boleh?"
Bareskim saat ini sedang menelisik kasus korupsi yang terjadi di BUMN, salah satunya adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) II. Dalam kasus tersebut, Budi meyakini alat bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup. Satu orang pejabat Pelindo bahkan sudah berstatus tersangka, yaitu Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II, FN.
Bareskrim menggeledah kantor PT Pelindo II di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat, 28 Agustus 2015 lalu. Penyidik juga menggeledah ruangan Direktur Utama Pelindo, RJ Lino, yang terletak di lantai gedung IPC untuk mencari bukti-bukti penyelewengan pengadaan crane.
Dari hasil geledah itu, penyidik mengangkut 26 bundel dokumen, di antaranya audit internal dan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan laporan kinerja Lino. Tak hanya itu, mereka juga menyegel satu unit harbour mobile crane (HMC) milik Pelindo II/IPC yang dioperasikan di Dermaga 002, Pelabuhan Tanjung Priok.
Crane yang dibeli Pelindo seharusnya disebar ke delapan pelabuhan: Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Panjang, dan Pontianak. Namun hingga kini crane beserta simulatornya dibiarkan menganggur.
Budi menjamin ada pelanggaran dalam kasus itu. "Saya jamin 100, bahkan 1000 persen telah terjadi korupsi," kata dia.
Ihwal mutasi Budi Waseso ke BNN, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti membantah ada intervensi istana dalam pergantian jabatan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso. "Tidak ada (intervensi Istana). Biasa saja," katanya seusai melakukan ibadah salat Jumat di Mabes Polri, Jumat, 4 September 2015.
Menurut Badrodin, pencopotan Budi Waseso dari posisi Kabareskrim adalah kepentingan organisasi. "Ini pergantian rutin, untuk kepentingan organisasi dan kaderisasi," katanya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan pergantian posisi Budi Waseso sebagai Kepala BNN didasari atas penilaian profesionalisme. Dia membantah pergantian jabatan itu disebabkan adanya unsur politis.
"Unsur politis bagaimana, itu berdasarkan penilaian profesionalisme," kata Kalla, di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat, 4 September 2015. "Pergantian itu kan biasa. Siapa pun bisa dimutasi."
Menurut Kalla, Budi Waseso cocok dimutasi dari Kepala Bareskrim Mabes Polri menjadi Kepala BNN. Budi Waseso dibutuhkan dalam pemberantasan narkoba yang sedang menjamur di Indonesia.
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar