Istana Lindungi Koruptor Dan Mafia?

Jumat, 4 September 2015 | 7:30

[JAKARTA] Mengapa bangsa ini tiba-tiba gaduh hanya karena Polri menggeledah Kantor Pelindo II yang dipimpin Richard Joost (RJ) Lino?
Padahal sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menggeledah kantor yang sama, tetapi adem-adem saja.
Berbagai spekulasi pun bermunculan, termasuk siapa sebenarnya RJ Lino ini dan bagaimana sepak terjangnya selama ini.
Dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Press Room DPR RI bertajuk “Kursi Bareskrim Digoyang, Ada Apa?’ pertanyaan di atas perlahan terkuak.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa membuka sedikit tabir soal RJ Lino bahwa dia ternyata masih punya hubungan dengan Istana.
"Masak digeledah saja RJ Lino langsung telepon-telepon Menko Ekonomi Sofyan Djalil, ancam Presiden Jokowi, minta Bareskrim Buwas diganti dan lain-lain. Wapres Jusuf Kalla (JK) tiba-tiba bilang RJ Lino orangnya inovatif. Mantunya RJ Lino sendiri memiliki saham 45,9 % di PT Bukaka? Lalu, apakah setelah mencopot Buwas penegakan hukum akan berlanjut?” kata politisi Partai Gerindra itu dalam diskusi yang dihadiri Anggota Komisi III DPR FPDIP Masinton Pasaribu dan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Brigjen Pol Victor Simanjuntak di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (3/9).
Desmond mengatakan, kalau dengan alasan gaduh akibat penggeledahan oleh Bareskrim, bukankah penggeledahan oleh Kejagung sebelumnya juga gaduh? Kenapa Jaksa Agung tidak dicopot?
“Jadi, Bareskrim harus maju terus untuk memberantas korupsi. Tapi, kalau langkah itu menjadi ancaman bagi koruptor dan pemerintah mencopot Bareskrim Buwas, berarti pemerintah melindungi koruptor,” ujarnya.
Politisi PDIP, Masinton malah dengan tegas mendukung Bareskrim Mabes Polri untuk mengungkap korupsi-korupsi besar, karena tak bisa hanya ditangani oleh KPK.
“Korupsi itu musuh bersama dan menjadi tanggung jawab bersama,” katnaya.
Yang namanya korupsi besar pasti gaduh, dan itu tidak mengganggu stabilitas ekonomi, hanya para koruptor yang merusak negara ini yang terganggu. Tapi, dengan beraninya RJ Lino menelopon atasannya dan mengancam sana-sini, ini tidak masuk akal.
“Jadi, pasti ada sesuatu di dalamnya, ada keluarga dan lain-lain. Juga sejuta pohon fiktif oleh Pertamina Foundation dan dirutnya siapa? Semua ternyata saling terkait. Jadi, sudah terang-benderang bahwa ada intervensi dalam penegakan hukum ini. Untuk itu, PDIP menolak pencopotan Buwas,” tegas dia.
Victor Simajuntak sendiri mengakui intervensi itu mulai dirasakan ketika mengusut TPPI, yang kemudian keluar petisi pencopotan Budi Waseso, dengan alasan gaduh. Padahal, akan banyak kasus korupsi diatas Rp 100 miliar sampai Rp 100 triliun yang akan terbongkar, tapi beberapa kelompok kepentingan terganggu maka muncullah ancaman pencopotan itu.
“Kita di Polri menjadi resah dan malah dihancurkan secara sistematis. Jelas, mereka ini anti korupsi dan bagian dari koruptor,” ungkapnya.
Kalau PT Pelindo II, korupsinya sekitar Rp 20 M, tapi ini sebagai pembuka saja. Sedangkan di belakangnya melibatkan orang-orang tertentu. [L-8]
http://sp.beritasatu.com/home/istana-lindungi-koruptor-dan-mafia/95547